APBD UNDERCOVER: SIAPA YANG BENAR-BENAR DIUNTUNGKAN?

Oleh: Hadi Hartono

Antara Transparansi dan Ilusi Kesejahteraan

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah tulang punggung pembangunan daerah. Namun, di balik narasi kesejahteraan yang selalu digaungkan dalam dokumen anggaran, tersembunyi praktik-praktik yang menjauhkan anggaran dari rakyat. Dokumen yang seharusnya menjamin keadilan sosial, justru sering kali berubah menjadi alat akumulasi kepentingan segelintir elite. Inilah potret “APBD Undercover”.

1. Struktur APBD: Ladang Kepentingan yang Disamarkan

Struktur APBD terbagi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di atas kertas, semua tampak rapi dan rasional. Namun, siapa yang memutuskan prioritas? Bagaimana proses itu dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan atas informasi dan jaringan politik?

Belanja Pegawai vs Belanja Pembangunan
Banyak daerah mengalokasikan >50% APBD untuk belanja pegawai. Ini menjamin gaji, tunjangan, dan fasilitas birokrasi, namun menyisakan ruang sempit untuk belanja pembangunan yang langsung berdampak ke masyarakat.
Keseimbangan Palsu
Alokasi anggaran sering kali mengklaim proporsionalitas. Tapi kenyataannya, belanja untuk sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian tetap minim dibanding proyek infrastruktur fisik bernilai tinggi.

2. Elite Politik: Penentu Arah, Peraih Manfaat

Politik Anggaran dan Pokir DPRD
Dalam banyak daerah, pembahasan anggaran lebih politis daripada teknokratik. Pokok-pokok pikiran DPRD disisipkan ke dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) tanpa pertimbangan rasional yang memadai. Proyek pokir acap kali tak terjangkau oleh pengawasan publik.
Dana Aspirasi dan Balas Budi Politik
Menjelang tahun politik, anggaran hibah, bansos, dan kegiatan seremonial meningkat drastis. Ini mencerminkan bagaimana anggaran digunakan sebagai alat elektoral, bukan pembangunan jangka panjang.

3. Birokrasi Daerah: Aparat Sipil sebagai Kelas Istimewa?

Gaji Naik, Kinerja Biasa Saja
Seiring dengan peningkatan tunjangan kinerja, ada ekspektasi meningkatnya kualitas layanan publik. Sayangnya, peningkatan belanja pegawai tidak selalu linear dengan output birokrasi.
Struktur Gemuk, Fungsi Lemah
Banyak daerah mempertahankan jabatan struktural semu demi mempertahankan tunjangan dan posisi. Ini membebani APBD dan menurunkan efisiensi.
Birokrasi Sebagai Mitra Politik
Dalam praktiknya, birokrasi kerap menjadi alat legitimasi kekuasaan kepala daerah. Loyalitas politik lebih dihargai daripada profesionalisme.

4. Pengusaha dan Rekanan Pemerintah: Simbiosis Mutualistik

Tender Bermasalah dan Kartel Proyek
Pengadaan barang dan jasa masih menjadi ladang praktik korupsi. Tender yang diatur, perusahaan boneka, serta mark-up anggaran adalah hal yang kerap terjadi.
Infrastruktur: Proyek yang Menyerap, Bukan Mengangkat
Fokus terhadap pembangunan fisik (jalan, gedung, drainase) sering kali lebih mencerminkan upaya penyerapan anggaran daripada menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pengusaha Sebagai Donatur Politik
Banyak kontraktor adalah donatur kampanye. Sebagai imbalannya, mereka mendapat proyek. Hubungan ini menciptakan siklus saling ketergantungan yang koruptif.

5. Kelompok Menengah dan Elite Lokal: Penikmat Fasilitas

Manfaat Tak Langsung Tapi Nyata
Kelompok ekonomi menengah ke atas diuntungkan melalui proyek-proyek perumahan, jalan kawasan elit, subsidi UMKM yang hanya bisa diakses oleh pelaku formal, dan akses ke fasilitas pendidikan unggulan.
Konektivitas dan Informasi
Mereka memiliki jaringan untuk mengetahui rencana proyek sejak dini, memungkinkan mereka menyesuaikan usaha agar mendapat manfaat maksimal.

6. Masyarakat Bawah: Pemilik Sah yang Terpinggirkan

Minimnya Partisipasi Bermakna
Musrenbang hanya menjadi simbol partisipasi. Keputusan utama tetap berada di tangan elite politik dan teknokrat. Suara masyarakat kecil tidak berdaya melawan logika kekuasaan.
Sasaran Program yang Salah Arah
Banyak program bantuan sosial tidak tepat sasaran, baik karena data yang buruk maupun karena adanya intervensi politik dalam pendistribusian.
Wilayah Terpencil yang Terabaikan
Alokasi anggaran cenderung terkonsentrasi di kawasan pusat atau perkotaan. Daerah pedesaan dan terpencil hanya mendapat sisa-sisa anggaran, jika ada.

7. Retorika Partisipasi vs Realitas Oligarki

Transparansi Semu
Banyak pemerintah daerah sudah menerapkan e-budgeting dan e-planning, tapi implementasinya sering tertutup. Akses masyarakat terhadap dokumen RKA dan DPA masih minim.
DPRD: Pengawas atau Bagian dari Masalah?
Fungsi pengawasan oleh legislatif sering tumpul karena kolusi antar lembaga. Banyak anggota DPRD juga menjadi bagian dari permainan anggaran.

8. Institusi Pengawas: Tak Bertaring atau Tak Mau Menggigit?

BPK dan BPKP
Laporan audit sering menunjukkan temuan, tapi minim tindak lanjut. Banyak kasus yang berhenti di rekomendasi administratif tanpa ada sanksi hukum.
KPK dan Tipikor
Penindakan oleh KPK terhadap korupsi APBD memang ada, namun masih bersifat sporadis dan belum menyentuh akar sistemik masalah.

9. Dampak Sistemik dari Distorsi Anggaran

Ketimpangan Pembangunan
Ketika anggaran hanya beredar di lingkaran elite, maka ketimpangan ekonomi dan sosial makin dalam. APBD yang seharusnya alat redistribusi justru memperlebar jurang sosial.
Efek Jangka Panjang: Siklus Kecanduan Politik Uang
Ketika elite ekonomi dan politik terus menguasai aliran dana APBD, maka masyarakat terperangkap dalam siklus politik uang dan patronase yang merusak demokrasi lokal.

10. Jalan Keluar: Menuju Demokratisasi Anggaran

1. Audit Sosial oleh Warga
Dorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program, bukan hanya saat perencanaan.
2. Reformasi Dana Pokir dan Hibah
Pokir harus dibatasi, disaring secara teknis, dan terbuka kepada publik.
3. Profesionalisasi Birokrasi
Jabatan harus berdasarkan kompetensi, bukan loyalitas politik.
4. Desentralisasi yang Substansial
Berikan lebih banyak kewenangan kepada desa dan kelurahan agar kebutuhan riil lebih cepat direspons.
5. Publikasi Anggaran yang Terbuka dan Visual
Setiap program harus memiliki papan proyek digital yang bisa diakses publik secara mudah dan real-time.

Penutup: Waktunya Membuka Tabir

APBD bukan sekadar angka-angka di dokumen keuangan. Ia adalah refleksi siapa yang memegang kuasa, siapa yang berani bersuara, dan siapa yang terus-menerus dilupakan. “APBD Undercover” menunjukkan bahwa tanpa keberanian membongkar dan membenahi struktur anggaran, pembangunan hanyalah sandiwara.

LAMPIRAN#

1. Data Empiris: Komposisi Belanja APBD 2023

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, struktur belanja APBD tahun 2023 menunjukkan dominasi belanja pegawai dibandingkan belanja modal: (Filter data APBD - Portal Data SIKD)

Belanja Pegawai: Rp 427,42 triliun (33,2% dari total belanja)
Belanja Barang dan Jasa: Rp 370,12 triliun (28,7%)
Belanja Modal: Rp 213,48 triliun (16,6%)

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, sementara investasi untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap masih relatif rendah.

2. Studi Kasus: Korupsi APBD di Beberapa Daerah

a. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2021, Bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iwan Virgiawan, ditahan atas dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp 1,2 miliar. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengelolaan anggaran di sektor kesehatan pun rentan terhadap penyalahgunaan. (DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD OLEH ...)

b. Kabupaten Garut

Bupati Garut, Agus Supriadi, divonis 7 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan APBD sebesar Rp 8,183 miliar. Uang hasil korupsi tersebut harus dikembalikan ke negara. (Bupati Garut Terbukti Menyalahgunakan APBD - Hukumonline)

c. Provinsi Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara periode 2008–2011, Syamsul Arifin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat sebesar Rp 98,7 miliar yang terjadi selama masa jabatannya sebagai Bupati Langkat. (Syamsul Arifin)

3. Kutipan Tokoh: Pandangan tentang Pengelolaan APBD

a. Ateng Syafruddin

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu." (Pengertian APBD: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme ...)

b. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)

"Pentingnya efisiensi dalam pengelolaan APBD dengan memangkas anggaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang tidak relevan." (Mendagri Tito karnavian menegaskan pentingnya efisiensi dalam ...)

4. Grafik: Perbandingan Belanja Pegawai dan Belanja Modal APBD 2023

Berikut adalah ilustrasi perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal dalam APBD tahun 2023:

Grafik Belanja APBD 2023

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (APBD - Portal Data SIKD)

5. Analisis: Ketimpangan dalam Penggunaan APBD

Data dan studi kasus di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam penggunaan APBD, di mana:

Belanja pegawai mendominasi alokasi anggaran, mengurangi ruang untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat tinggi menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
Kutipan dari tokoh-tokoh terkait menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. (Mendagri Tito karnavian menegaskan pentingnya efisiensi dalam ...)

6. Rekomendasi: Mewujudkan Pengelolaan APBD yang Transparan dan Akuntabel

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Meningkatkan Transparansi: Menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning yang dapat diakses oleh publik untuk memantau alokasi dan realisasi anggaran.
Memperkuat Pengawasan: Melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam proses pengawasan penggunaan APBD.
Reformasi Birokrasi: Meninjau kembali struktur belanja pegawai dan memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kinerja dan kebutuhan riil.
Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi anggaran untuk memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan APBD dapat lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

APBD UNDERCOVER: SIAPA YANG BENAR-BENAR DIUNTUNGKAN?